PELAKSANAAN APBN DI DAERAH

Pelaksanaan apbn di daerah l.jpg
1 / 52
0
0
1212 days ago, 218 views
PowerPoint PPT Presentation
2. DIPA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. 1) DIPA Kantor Pusat2)DIPA Kantor Daerah3) DIPA Dekonsentrasi4)DIPA Tugas Pembantuan. 3. Cicilan Bunga Utang (BA 61) Subsidi dan Transfer (BA 62)Belanja Lain-lain (BA 69)Dana Perimbangan (BA 70)Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71)Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri (BA 96)Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar Negeri (BA 97)Penerusan Pinjaman (BA

Presentation Transcript

Slide 1

´╗┐PELAKSANAAN APBN DI DAERAH

Slide 2

DIPA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 1) DIPA Kantor Pusat 2) DIPA Kantor Daerah 3) DIPA Dekonsentrasi 4) DIPA Tugas Pembantuan

Slide 3

DIPA ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN Cicilan Bunga Utang (BA 61) Subsidi dan Transfer (BA 62) Belanja Lain-lain (BA 69) Dana Perimbangan (BA 70) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71) Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri (BA 96) Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar Negeri (BA 97) Penerusan Pinjaman (BA 98) Penyertaan Modal Pemerintah (BA 99)

Slide 4

BELANJA DIPA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Lain-lain.

Slide 5

BELANJA DIPA PERIMBANGAN KEUANGAN Belanja Daerah Dana Alokasi Umum; Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus; Belanja Daerah Dana Bagi Hasil; Belanja Daerah Dana Penyesuaian; Belanja Daerah Dana Otonomi Khusus.

Slide 6

BELANJA DIPA PEMBAYARAN BUNGA UTANG DAN HIBAH Belanja Bunga Utang Dalam Negeri; Belanja Bunga Utang Luar Negeri; Belanja Hibah.

Slide 7

BELANJA DIPA SUBSIDI DAN TRANSFER Berisi Belanja Subsidi

Slide 8

DIPA PEMBIAYAAN DANANYA BERSUMBER : Pembiayaan Dalam Negeri; Pembiayaan Luar Negeri; Penerusan Pinjaman; Penyertaan Modal Pemerintah.

Slide 9

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Slide 10

PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DPR RI Presiden 6 3a 4 5 7 DJAPK DJPb 8b 9b 3 8a 12 Kementerian/Lembaga 11 Dit PA/Kanwil DJPb 13b 2 9a 13a 10 Unit Organisasi SATKER 14 KPPN 1 15 BANK 16 Rekanan

Slide 11

PENYUSUNAN DIPA Penyusunan DIPA oleh Satker harus berpedoman pada Harga Satuan yaitu : Harga Satuan Umum (HSU). Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) : HSPK Pusat ditetapkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. HSPK daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota HSPK lintas daerah ditetapkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. Harga Satuan Pembangunan Bangunan/Gedung Negara (HSBGN) Kegiatan/pekerjaan yang belum ditetapkan indeks satuan biayanya, dilampiri RAB yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan memperhatikan kewajaran dan harga pasar yang berlaku.

Slide 12

PENELAAHAN KONSEP DIPA Khusus untuk DIPA Satker Kantor Pusat Kementerian Negara/Lembaga menbuat konsep DIPA dan disampaikan ke Ditjen PBN cq Dit Pelaksanaan Anggaran. Pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN bagi masing-masing unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, dan per jenis belanja merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Apabila dalam DIPA telah sesuai dengan rincian Perpres, maka Ditjen PBN dapat melakukan pengesahan DIPA berkenaan.

Slide 13

PENGESAHAN DIPA Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA setelah ditelaah kesesuaian antara konsep DIPA dengan Rincian APBN yang ditetapkan dalam Perpres. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA daerah setelah ditelaah kesesuaian antara konsep DIPA dengan SRAA dan/atau Rincian APBN yang ditetapkan dalam Perpres.

Slide 14

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) S etelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen PBN, setiap satker dapat menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA. Revisi POK dilakukan oleh satker sepanjang tidak bertentangan dengan DIPA .

Slide 15

REVISI DIPA

Slide 16

PEDOMAN REVISI DIPA Revisi DIPA oleh D ir jen PBN dan/atau K epala K anwil Ditjen PBN: Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi; Perubahan kantor bayar (KPPN); Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan atau penambahan/pengurangan sub kegiatan dalam satu kegiatan/program/jenis belanja; Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan dengan memperhatikan kesesuaian sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan/program/jenis belanja;

Slide 17

PEDOMAN REVISI DIPA Realokasi dana antar MAK dalam satu kegiatan/program/jenis belanja sepanjang tidak mengurangi: Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji; Belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air; Pembayaran untuk berbagai tunggakan; Alokasi untuk dana pendamping PHLN; Belanja barang untuk pengadaan bahan makanan; Pencairan dana tanda bintang (*); Realokasi dana antar Satker yang tidak mengubah pagu kegiatan/program/jenis belanja dalam satu DIPA pada propinsi yang sama;

Slide 18

REVISI YANG DISAMPAIKAN KEPADA DPR MELALUI DIREKTUR JENDERAL APK : Pagu masing-masing program; Pagu masing-masing kegiatan; Pagu masing-masing jenis belanja; Pagu masing-masing unit organisasi; Pagu masing-masing propinsi; Merubah Kegiatan dan Program .

Slide 19

PENCAIRAN DANA BLOKIR ATAU TANDA BINTANG (*) Diajukan oleh PA/KPA kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk Satker Daerah, dan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk Satker Pusat. Dalam hal pemblokiran dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen PBN, usul pencairannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Eselon I yang bersangkutan

Slide 20

PENYELESAIAN REVISI DIPA atau dokumen yang dipersamakan dari Satker Daerah baik yang disahkan di pusat atau di daerah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya disampaikan ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat untuk disahkan DIPA atau dokumen yang dipersamakan dari Satker Pusat, dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan selanjutnya disampaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan.

Slide 21

PENYELESAIAN REVISI DIPA OLEH KANWIL DJPBN Pengesahan revisi DIPA atau dokumen yang dipersamakan dari Satker Daerah baik yang disahkan di pusat atau di daerah, dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat; Revisi DIPA atau dokumen yang dipersamakan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya disampaikan ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk disahkan.

Slide 22

PELAKSANAAN APBN PER-66/PB/2005 TGL 28 DES 2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN

Slide 23

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 1 . SETIAP AWAL TAHUN ANGGARAN, MENT/PIMP LEMBG SELAKU PENGGUNA ANGARAN (PA) MENUNJUK PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DENGAN SK; 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) MENUNJUK : A. PEMBUAT KOMITMEN; B. PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM DAN C. BENDAHARA PENGELUARAN. 3 MENT/PIMP LEMBG MENDELEGASIKAN KEWENANGAN KEPADA : A. GUBERNUR SEBAGAI PELASANA DEKONSENTRASI MENUNJUK KPA DAN PARA PEJABAT PADA ANGKA 2 (A,B,C); B. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN MENUNJUK KPA DAN PEJABAT PADA ANGKA 2 (A,B,C);

Slide 24

KETENTUAN PARA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 1. KPA TIDAK BOLEH MERANGKAP SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN; 2. PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN/PENDTN SPM DAN BENDAHARA PENGELUARAN TDK BOLEH SALING MERANGKAP; 3. TEMBUSAN SK PARA PEJABAT DIATAS DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA KPPN SELAKU BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN).

Slide 25

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 1. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (PA/KPA) : PEJABAT YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN-KEGIATAN SESUAI DENGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DIPA DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAANNYA. 2. PEMBUAT KOMITMEN : PEJABAT YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA DAN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN. 3. PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM : PEJABAT YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI SEGALA TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANGGUNGJAWAB DALAM PENANDATANGANAN SPM. 4. BENDAHARA PENGELUARAN : PEJABAT YANG DITUNJUK MENERIMA, MENYIMPAN, MEMBAYAR, MENATAUSAHAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN UANG YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA NEGARA.

Slide 26

JENIS-JENIS SPP/SPM 1. SPP/SPM UANG PERSEDIAAN (UP) SPP/SPM TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) 3. SPP/SPM PENGGANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) 4. SPP/SPM PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

Slide 27

UP, TUP, GUP, LS UP : UANG MUKA KERJA/UANG PERSEDIAAN DALAM JML TERTENTU YANG BERSIFAT DAUR ULANG (REVOLVING), DIBERIKAN KEPADA BENDAHARAWAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR SEHARI-HARI. 2. TUP : UANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEBUTUHAN SATU BULAN YANG SANGAT MENDESAK DAN SIFATNYA TIDAK REVOLVING. 3. GUP : PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN YANG TELAH DIGUNAKAN. 4. LS : UANG YANG DIBAYARKAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA ATAS DASAR PERJANJIAN KONTRAK ATAU SURAT PERINTAH KERJA.

Slide 28

KETENTUAN UANG PERSEDIAAN (UP) KEPADA SATKER DAPAT DIBERIKAN UANG PERSEDIAAN (UP) DENGAN KETENTUAN SBB: A. UP DIBERIKAN UNTUK BELANJA BARANG PADA KLASIFIKASI MAK 5211, 5212, 5221,5231, 5241 DAN 5811; B. BESARAN UP DIATUR SBB : 1) 1/12 DARI PAGU DIPA MENURUT KLASIFIKASI YANG DIIJINKAN, MAKSIMAL RP. 50 JUTA, UNTUK PAGU S/D RP.900 JUTA; 2) 1/18 DARI PAGU DIPA MENURUT KLASIFIKASI YANG DIIJINKAN, MAKSIMALRP. 100 JUTA, UNTUK PAGU RP 900 JUTA S/D RP 2.400 JUTA 3) 1/24 DARI PAGU DIPA MENURUT KLASIFIKASI YANG DIIJINKAN, MAKSIMAL RP 200 JUTA UNTUK PAGU DIATAS RP. 2.400 JUTA. C. PENGGUNAAN UP MENJADI TANGGUNGJAWAB BENDAHARA DAN SETELAH DIGUNAKAN DAPAT MELAKUKAN PENGISIAN KEMBALI UP (REVOLVING) SEPANJANG DANANYA MASIH TERSEDIA DALAM DIPA; D PENGISIAN KEMBALI UP, DIBERIKAN APABILA DANA UP TELAH DIGUNAKAN SEKURANG-KURANGNYA 75%.

Slide 29

KETENTUAN UANG PERSEDIAAN (UP) E. UNTUK PENGELOLAAN UANG PERSEDIA

SPONSORS

SPONSORS

SPONSORS